Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Source: https://kumham-imipas.go.id
Archived: 2026-04-23 14:52
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
08-xxxx-xxxx
021-xxxxxxxxx
humas@kumham-imipas.go.id
Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 16.00
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
BERITA UTAMA ::.
Index Berita
Berita Utama
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
2026-04-23
By Kemenko
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
Nunukan, 22 April 2026 – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mengaktifkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Utara agar tidak sekadar menjadi simbol fisik, melainkan pusat perlintasan yang beroperasi maksimal. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (21/4) di Kantor Bupati Nunukan dan dilanjutkan pada Rabu (22/4) di PLBN Sebatik dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian.
Melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala PLBN Sebatik, jajaran pemerintah daerah, camat di wilayah Sebatik, serta perwakilan imigrasi dari Nunukan dan Tarakan, kegiatan ini fokus pada optimalisasi perlintasan Sebatik-Tawau yang sangat dinantikan masyarakat. Kondisi ini menjadi penting karena saat ini masyarakat yang ingin melintas harus melewati Nunukan dengan jarak dan biaya yang lebih tinggi padahal dengan melakukan penyebrangan langsung, Sebatik-Tawau dapat ditempuh hanya 15 menit.
Kondisi lapangan seperti ini mendorong Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Bramantyo Machmud mendorong penerapan konsep port to port sebagai solusi praktis perlintasan laut sebagai jalan.
“Penyeberangan laut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan perlintasan udara. Konsep port to port memungkinkan penumpang yang naik kapal langsung masuk ke zona internasional, doktrin port to port yang sesuai dengan praktik internasional, kita bisa mengoptimalkan PLBN Sebatik sebagai titik perlintasan resmi pasca disepakatinya perubahan titik batas darat oleh kedua negara meskipun pembahasan mengenai delimitasi wilayah laut dengan Malaysia masih berjalan” terangnya.
Penerapan usulan konsep port to port ini tentunya perlu kerja sama berbagai pihak didukung dengan adanya standar operasional yang jelas, misalnya pemisahan penumpang antara domestik/internasional dan ketersediaan pos pengamanan perbatasan. Fasilitas PLBN yang adapun juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata disertai dengan pengamanan yang maksimal. Selain itu, koordinasi bilateral menjadi sangat penting, dengan adanya ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia tahun 2023 dapat menjadi kunci agar PLBN Sebatik menjadi entry/exit point resmi. Pembahasan BCA Indonesia-Filipina juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat posisi PLBN Sebatik dalam pelayanan pelabuhan internasional.
Tingginya mobilitas di wilayah Sebatik ini dibenarkan oleh seluruh camat yang hadir. Camat Sebatik Tengah bahkan mengusulkan pembangunan pos lintas batas darat di Sungai Limau sebagai perlintasan resmi. Dengan penerapan konsep port to port serta dukungan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi PLBN Sebatik diharapkan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berita Utama
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
2026-04-22
By Kemenko
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan kegiatan Prime Meeting bertajuk “Visual Identity sebagai Kekuatan Publikasi Institusi” di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik serta mendorong transformasi publikasi kelembagaan yang lebih adaptif dan profesional.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari setiap kedeputian di lingkungan Kemenko Kumham Imipas ini bertujuan meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik melalui keselarasan antara pesan dan tampilan visual, sehingga mampu membangun citra institusi yang konsisten dan mudah dikenali masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Mamur Saputra, menegaskan bahwa visual identity memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas komunikasi kelembagaan. “Identitas visual yang kuat tidak hanya memperjelas pesan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat citra institusi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dimas Zainuddin selaku Pranata Humas Ahli Pertama menjadi narasumber dan menyampaikan pentingnya konsistensi penggunaan elemen visual, seperti logo, warna, dan tipografi, guna menciptakan keseragaman komunikasi di seluruh kanal publikasi.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan skema warna yang adaptif, pemilihan font yang konsisten, serta penerapan standar teknis desain merupakan kunci dalam membangun identitas visual yang kuat dan efektif. “Penggunaan elemen visual yang sederhana namun konsisten akan memperkuat pesan dan memudahkan audiens dalam mengenali identitas institusi,” ungkapnya.
Selain aspek desain, diskusi juga menyoroti strategi publikasi yang lebih selektif dan berbasis substansi. Peserta sepakat bahwa publikasi tidak harus dilakukan secara real-time, melainkan melalui pengemasan yang matang agar menghasilkan konten yang informatif dan bernilai bagi masyarakat.
Penguatan komunikasi publik juga diarahkan pada penyusunan content pillar yang jelas, mencakup konten informatif dan edukatif. Website tetap menjadi kanal utama diseminasi informasi resmi, sementara media sosial dimanfaatkan secara adaptif sesuai karakter masing-masing platform.
Melalui kegiatan Prime Meeting ini, Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk menyusun pedoman visual identity dan standardisasi publikasi kehumasan guna mendukung komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan profesional.
Berita Utama
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
2026-04-22
By Kemenko
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
Jakarta, 22 April 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri kegiatan seminar bertema “Kartini Masa Kini: Cantik dan Sehat Luar Dalam, Berkarya Membangun Negeri” yang diselenggarakan oleh DWP Kementerian Koperasi di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan.
Kehadiran DWP Kemenko Kumham Imipas dipimpin langsung oleh Ketua DWP, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, yang didampingi oleh pengurus, Ny. Ria Setyo Utomo dan Ny. Nofita Slamet Pramoedji. Partisipasi ini menjadi wujud dukungan terhadap penguatan peran perempuan sekaligus mempererat sinergi antaranggota DWP lintas kementerian.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua DWP Kementerian Koperasi, Ny. Siti Kuwati Zabadi, yang menegaskan bahwa perempuan tidak hanya dituntut memiliki berbagai kemampuan, tetapi juga harus menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Menurutnya, kesehatan merupakan kunci agar perempuan mampu menjalankan peran dalam keluarga sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.
Penasihat DWP Kementerian Koperasi, Ny. Sita Ferry Juliantono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang berfokus pada kesehatan mental, dan kini diperluas pada kesehatan fisik serta kecantikan secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap isu kesehatan perempuan, termasuk pencegahan penyakit serius seperti kanker serviks, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi, Ibu Farida Farichah, yang mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kemandirian. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai momentum refleksi atas perjuangan R.A. Kartini dalam membuka akses pendidikan bagi perempuan.
“Senyaman apa pun kondisi kita saat ini, perempuan harus terus belajar dan mengembangkan diri agar memiliki kemandirian serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” ujar Ibu Farida.
Seminar ini mengangkat topik kesehatan organ dalam dan kecantikan kulit sebagai pendekatan holistik dalam menjaga kualitas hidup perempuan. Tiga narasumber dari kalangan dokter hadir memberikan edukasi terkait pentingnya perawatan diri yang tepat, menjaga kesehatan dari dalam, serta membangun kepercayaan diri melalui penampilan yang sehat.
Selain sesi seminar, kegiatan juga diramaikan dengan demo makeup serta penilaian busana terbaik dengan balutan kebaya Kartini, yang semakin memperkuat nuansa peringatan Hari Kartini.
Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi anggota DWP dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan perempuan.
“Kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa perempuan perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan, penampilan, dan pengembangan diri agar dapat berperan optimal di keluarga maupun masyarakat,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, DWP Kemenko Kumham Imipas berharap dapat terus mendorong peningkatan kesadaran perempuan akan pentingnya kesehatan, pengembangan diri, serta peran aktif dalam pembangunan bangsa.
Berita Utama
Menko Yusril Buka Rakor Pembangunan Hukum Nasional, Dorong Penguatan IPH Menuju Indonesia Emas 2045
2026-04-22
By Kemenko
Menko Yusril Buka Rakor Pembangunan Hukum Nasional, Dorong Penguatan IPH Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini ditandai dengan pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional, Indeks Pembangunan Hukum (Baseline Tahun 2024) Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (22/4).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto; Ketua KPK, Setyo Budiyanto; Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan; Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana; para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, menekankan pentingnya forum ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar-instansi. Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi menjadi titik balik dalam meningkatkan kualitas supremasi hukum yang terukur.
“Melalui implementasi rekomendasi yang tepat sasaran, kami optimistis skor Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak nyata bagi kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Nofli.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Min Usihen, atas laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia Tahun 2024. Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan peran aktif Kementerian Hukum dalam penyediaan data serta dukungan terhadap pelaksanaan pengukuran IPH secara komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa pembangunan hukum merupakan fondasi utama dalam menopang seluruh aspek pembangunan nasional. Hukum, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas nasional.
Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan hukum nasional, sekaligus bagian dari agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas.
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2024, IPH Indonesia berada pada angka 0,68 dengan kategori baik. Capaian ini menunjukkan tren positif, namun masih memerlukan penguatan pada sejumlah aspek, khususnya pada pilar kelembagaan hukum dan penegakan hukum yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“IPH tidak boleh hanya dipandang sebagai alat evaluasi administratif, tetapi harus menjadi ukuran nyata konsistensi kita dalam membangun sistem hukum yang inklusif, fungsional, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Yusril.
Menko Yusril juga menyoroti sejumlah tantangan utama dalam pembangunan hukum nasional, di antaranya kesenjangan antara kualitas regulasi di tingkat pusat dan implementasinya di daerah, serta permasalahan kualitas dan integrasi data hukum antar kementerian dan lembaga.
Untuk itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data, serta komitmen bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengukuran IPH. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan KUHP baru dan pembaruan KUHAP, penguatan peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa peningkatan IPH bukan semata soal angka, melainkan tentang dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kemudahan akses keadilan, perlindungan hak warga negara, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap hukum.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan hukum benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat. Angka hanyalah representasi, yang utama adalah perubahan nyata,” ujarnya.
Melalui forum ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan perannya sebagai koordinator dalam menyelaraskan kebijakan, memperkuat integrasi data, serta memastikan pembangunan hukum nasional berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat supremasi hukum nasional, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan sejahtera pada tahun 2045.
Berita Utama
Kemenko Kumham Imipas Perkuat SPIP dan Manajemen Risiko untuk Wujudkan Tata Kelola Akuntabel
2026-04-21
By Kemenko
Kemenko Kumham Imipas Perkuat SPIP dan Manajemen Risiko untuk Wujudkan Tata Kelola Akuntabel
Jakarta, 21 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Inspektorat memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mencegah potensi penyimpangan di lingkungan kementerian.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas SPIP, MR, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, dan dijadwalkan berlangsung pada 21–23 April 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan staf dari sekretariat dan berbagai kedeputian di lingkungan Kemenko Kumham Imipas sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengendalian intern dan manajemen risiko.
Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh unit kerja mampu menerapkan pengendalian intern dan manajemen risiko secara efektif dan terukur, sehingga setiap proses kerja berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Inspektur R. Natanegara Kartika Purnama menegaskan bahwa sistem pengendalian intern harus menjadi bagian yang hidup dalam setiap proses kerja organisasi.
“Kita ingin pengendalian intern benar-benar hidup dalam organisasi. Setiap proses kerja harus memiliki kontrol yang jelas dan mampu mengantisipasi risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan, Manajemen Risiko (MR) merupakan instrumen utama untuk memastikan SPIP berjalan efektif sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.
Menurutnya, penguatan SPIP dan MR tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Hadir sebagai narasumber, Edi Santoso, Auditor Madya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas organisasi harus dilengkapi pengendalian intern yang memadai, mencakup penetapan tujuan, proses bisnis, manajemen risiko, serta sistem pengendalian yang terintegrasi.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penerapan SPIP dan manajemen risiko secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.
Berita Utama
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
2026-04-23
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
Nunukan, 22 April 2026 – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mengaktifkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Utara agar tidak sekadar menjadi simbol fisik, melaink
#Imipas
Read More
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
Nunukan, 22 April 2026 – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mengaktifkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Utara agar tidak sekadar menjadi simbol fisik, melainkan pusat perlintasan yang beroperasi maksimal. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (21/4) di Kantor Bupati Nunukan dan dilanjutkan pada Rabu (22/4) di PLBN Sebatik dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian.
Melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala PLBN Sebatik, jajaran pemerintah daerah, camat di wilayah Sebatik, serta perwakilan imigrasi dari Nunukan dan Tarakan, kegiatan ini fokus pada optimalisasi perlintasan Sebatik-Tawau yang sangat dinantikan masyarakat. Kondisi ini menjadi penting karena saat ini masyarakat yang ingin melintas harus melewati Nunukan dengan jarak dan biaya yang lebih tinggi padahal dengan melakukan penyebrangan langsung, Sebatik-Tawau dapat ditempuh hanya 15 menit.
Kondisi lapangan seperti ini mendorong Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Bramantyo Machmud mendorong penerapan konsep port to port sebagai solusi praktis perlintasan laut sebagai jalan.
“Penyeberangan laut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan perlintasan udara. Konsep port to port memungkinkan penumpang yang naik kapal langsung masuk ke zona internasional, doktrin port to port yang sesuai dengan praktik internasional, kita bisa mengoptimalkan PLBN Sebatik sebagai titik perlintasan resmi pasca disepakatinya perubahan titik batas darat oleh kedua negara meskipun pembahasan mengenai delimitasi wilayah laut dengan Malaysia masih berjalan” terangnya.
Penerapan usulan konsep port to port ini tentunya perlu kerja sama berbagai pihak didukung dengan adanya standar operasional yang jelas, misalnya pemisahan penumpang antara domestik/internasional dan ketersediaan pos pengamanan perbatasan. Fasilitas PLBN yang adapun juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata disertai dengan pengamanan yang maksimal. Selain itu, koordinasi bilateral menjadi sangat penting, dengan adanya ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia tahun 2023 dapat menjadi kunci agar PLBN Sebatik menjadi entry/exit point resmi. Pembahasan BCA Indonesia-Filipina juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat posisi PLBN Sebatik dalam pelayanan pelabuhan internasional.
Tingginya mobilitas di wilayah Sebatik ini dibenarkan oleh seluruh camat yang hadir. Camat Sebatik Tengah bahkan mengusulkan pembangunan pos lintas batas darat di Sungai Limau sebagai perlintasan resmi. Dengan penerapan konsep port to port serta dukungan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi PLBN Sebatik diharapkan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berita Utama
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
2026-04-22
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan keg
#Sekretariat
Read More
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan kegiatan Prime Meeting bertajuk “Visual Identity sebagai Kekuatan Publikasi Institusi” di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik serta mendorong transformasi publikasi kelembagaan yang lebih adaptif dan profesional.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari setiap kedeputian di lingkungan Kemenko Kumham Imipas ini bertujuan meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik melalui keselarasan antara pesan dan tampilan visual, sehingga mampu membangun citra institusi yang konsisten dan mudah dikenali masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Mamur Saputra, menegaskan bahwa visual identity memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas komunikasi kelembagaan. “Identitas visual yang kuat tidak hanya memperjelas pesan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat citra institusi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dimas Zainuddin selaku Pranata Humas Ahli Pertama menjadi narasumber dan menyampaikan pentingnya konsistensi penggunaan elemen visual, seperti logo, warna, dan tipografi, guna menciptakan keseragaman komunikasi di seluruh kanal publikasi.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan skema warna yang adaptif, pemilihan font yang konsisten, serta penerapan standar teknis desain merupakan kunci dalam membangun identitas visual yang kuat dan efektif. “Penggunaan elemen visual yang sederhana namun konsisten akan memperkuat pesan dan memudahkan audiens dalam mengenali identitas institusi,” ungkapnya.
Selain aspek desain, diskusi juga menyoroti strategi publikasi yang lebih selektif dan berbasis substansi. Peserta sepakat bahwa publikasi tidak harus dilakukan secara real-time, melainkan melalui pengemasan yang matang agar menghasilkan konten yang informatif dan bernilai bagi masyarakat.
Penguatan komunikasi publik juga diarahkan pada penyusunan content pillar yang jelas, mencakup konten informatif dan edukatif. Website tetap menjadi kanal utama diseminasi informasi resmi, sementara media sosial dimanfaatkan secara adaptif sesuai karakter masing-masing platform.
Melalui kegiatan Prime Meeting ini, Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk menyusun pedoman visual identity dan standardisasi publikasi kehumasan guna mendukung komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan profesional.
Berita Utama
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
2026-04-22
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
Jakarta, 22 April 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghad
#Sekretariat
Read More
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
Jakarta, 22 April 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri kegiatan seminar bertema “Kartini Masa Kini: Cantik dan Sehat Luar Dalam, Berkarya Membangun Negeri” yang diselenggarakan oleh DWP Kementerian Koperasi di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan.
Kehadiran DWP Kemenko Kumham Imipas dipimpin langsung oleh Ketua DWP, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, yang didampingi oleh pengurus, Ny. Ria Setyo Utomo dan Ny. Nofita Slamet Pramoedji. Partisipasi ini menjadi wujud dukungan terhadap penguatan peran perempuan sekaligus mempererat sinergi antaranggota DWP lintas kementerian.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua DWP Kementerian Koperasi, Ny. Siti Kuwati Zabadi, yang menegaskan bahwa perempuan tidak hanya dituntut memiliki berbagai kemampuan, tetapi juga harus menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Menurutnya, kesehatan merupakan kunci agar perempuan mampu menjalankan peran dalam keluarga sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.
Penasihat DWP Kementerian Koperasi, Ny. Sita Ferry Juliantono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang berfokus pada kesehatan mental, dan kini diperluas pada kesehatan fisik serta kecantikan secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap isu kesehatan perempuan, termasuk pencegahan penyakit serius seperti kanker serviks, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi, Ibu Farida Farichah, yang mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kemandirian. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai momentum refleksi atas perjuangan R.A. Kartini dalam membuka akses pendidikan bagi perempuan.
“Senyaman apa pun kondisi kita saat ini, perempuan harus terus belajar dan mengembangkan diri agar memiliki kemandirian serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” ujar Ibu Farida.
Seminar ini mengangkat topik kesehatan organ dalam dan kecantikan kulit sebagai pendekatan holistik dalam menjaga kualitas hidup perempuan. Tiga narasumber dari kalangan dokter hadir memberikan edukasi terkait pentingnya perawatan diri yang tepat, menjaga kesehatan dari dalam, serta membangun kepercayaan diri melalui penampilan yang sehat.
Selain sesi seminar, kegiatan juga diramaikan dengan demo makeup serta penilaian busana terbaik dengan balutan kebaya Kartini, yang semakin memperkuat nuansa peringatan Hari Kartini.
Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi anggota DWP dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan perempuan.
“Kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa perempuan perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan, penampilan, dan pengembangan diri agar dapat berperan optimal di keluarga maupun masyarakat,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, DWP Kemenko Kumham Imipas berharap dapat terus mendorong peningkatan kesadaran perempuan akan pentingnya kesehatan, pengembangan diri, serta peran aktif dalam pembangunan bangsa.
GALERI FOTO ::.
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 2
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 5
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 3
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 4
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 1
View More
Video
Korupsi hanya meninggalkan luka, sementara integritas membawa harapan.
Jangan Lupa Kunjungi Website dan Media Sosial Kemenko Kumham Imipas Ya...
Konferensi Pers Menko Yusril dan Koalisi Masyarakat Sipil Soal RUU Pemilu
Menko Yusril : Pemerintah Pasti Akan Merespons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Capaian Kinerja Kabinet Merah Putih Hingga Agustus 2025
INSTANSI TERKAIT ::.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
08-xxxx-xxxx
Email Kehumasan
humas.kumhamimipas@gmail.com
PROFIL KEMENTERIAN
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
08-xxxx-xxxx
Email Kehumasan
humas.kumhamimipas@gmail.com
PROFIL KEMENTERIAN
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
Home
Profil
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
Ruang Berita
Berita
Pengumuman
Galeri Foto
Galeri Video
Informasi Publik
PPID
Rencana Strategis
Laporan
Peraturan
Perpustakaan
Lapor.go.id
CSIRT
WBS
Kontak Kami
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
+6812-345678
rohumasti@kumham-imipas.go.id
rohumasti@kumham-imipas.go.id
Home
Profil
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
Ruang Berita
Berita
Pengumuman
Galeri Foto
Galeri Video
Informasi Publik
PPID
Rencana Strategis
Laporan
Peraturan
Perpustakaan
Lapor.go.id
CSIRT
WBS
Kontak Kami
Call Center
Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI
08-xxxx-xxxx
021-xxxxxxxxx
humas@kumham-imipas.go.id
Senin s.d Jumat - 08.00 s.d 16.00
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAMAT DATANG DI WEBSITE
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
BERITA UTAMA ::.
Index Berita
Berita Utama
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
2026-04-23
By Kemenko
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
Nunukan, 22 April 2026 – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mengaktifkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Utara agar tidak sekadar menjadi simbol fisik, melainkan pusat perlintasan yang beroperasi maksimal. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (21/4) di Kantor Bupati Nunukan dan dilanjutkan pada Rabu (22/4) di PLBN Sebatik dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian.
Melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala PLBN Sebatik, jajaran pemerintah daerah, camat di wilayah Sebatik, serta perwakilan imigrasi dari Nunukan dan Tarakan, kegiatan ini fokus pada optimalisasi perlintasan Sebatik-Tawau yang sangat dinantikan masyarakat. Kondisi ini menjadi penting karena saat ini masyarakat yang ingin melintas harus melewati Nunukan dengan jarak dan biaya yang lebih tinggi padahal dengan melakukan penyebrangan langsung, Sebatik-Tawau dapat ditempuh hanya 15 menit.
Kondisi lapangan seperti ini mendorong Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Bramantyo Machmud mendorong penerapan konsep port to port sebagai solusi praktis perlintasan laut sebagai jalan.
“Penyeberangan laut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan perlintasan udara. Konsep port to port memungkinkan penumpang yang naik kapal langsung masuk ke zona internasional, doktrin port to port yang sesuai dengan praktik internasional, kita bisa mengoptimalkan PLBN Sebatik sebagai titik perlintasan resmi pasca disepakatinya perubahan titik batas darat oleh kedua negara meskipun pembahasan mengenai delimitasi wilayah laut dengan Malaysia masih berjalan” terangnya.
Penerapan usulan konsep port to port ini tentunya perlu kerja sama berbagai pihak didukung dengan adanya standar operasional yang jelas, misalnya pemisahan penumpang antara domestik/internasional dan ketersediaan pos pengamanan perbatasan. Fasilitas PLBN yang adapun juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata disertai dengan pengamanan yang maksimal. Selain itu, koordinasi bilateral menjadi sangat penting, dengan adanya ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia tahun 2023 dapat menjadi kunci agar PLBN Sebatik menjadi entry/exit point resmi. Pembahasan BCA Indonesia-Filipina juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat posisi PLBN Sebatik dalam pelayanan pelabuhan internasional.
Tingginya mobilitas di wilayah Sebatik ini dibenarkan oleh seluruh camat yang hadir. Camat Sebatik Tengah bahkan mengusulkan pembangunan pos lintas batas darat di Sungai Limau sebagai perlintasan resmi. Dengan penerapan konsep port to port serta dukungan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi PLBN Sebatik diharapkan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berita Utama
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
2026-04-22
By Kemenko
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan kegiatan Prime Meeting bertajuk “Visual Identity sebagai Kekuatan Publikasi Institusi” di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik serta mendorong transformasi publikasi kelembagaan yang lebih adaptif dan profesional.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari setiap kedeputian di lingkungan Kemenko Kumham Imipas ini bertujuan meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik melalui keselarasan antara pesan dan tampilan visual, sehingga mampu membangun citra institusi yang konsisten dan mudah dikenali masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Mamur Saputra, menegaskan bahwa visual identity memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas komunikasi kelembagaan. “Identitas visual yang kuat tidak hanya memperjelas pesan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat citra institusi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dimas Zainuddin selaku Pranata Humas Ahli Pertama menjadi narasumber dan menyampaikan pentingnya konsistensi penggunaan elemen visual, seperti logo, warna, dan tipografi, guna menciptakan keseragaman komunikasi di seluruh kanal publikasi.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan skema warna yang adaptif, pemilihan font yang konsisten, serta penerapan standar teknis desain merupakan kunci dalam membangun identitas visual yang kuat dan efektif. “Penggunaan elemen visual yang sederhana namun konsisten akan memperkuat pesan dan memudahkan audiens dalam mengenali identitas institusi,” ungkapnya.
Selain aspek desain, diskusi juga menyoroti strategi publikasi yang lebih selektif dan berbasis substansi. Peserta sepakat bahwa publikasi tidak harus dilakukan secara real-time, melainkan melalui pengemasan yang matang agar menghasilkan konten yang informatif dan bernilai bagi masyarakat.
Penguatan komunikasi publik juga diarahkan pada penyusunan content pillar yang jelas, mencakup konten informatif dan edukatif. Website tetap menjadi kanal utama diseminasi informasi resmi, sementara media sosial dimanfaatkan secara adaptif sesuai karakter masing-masing platform.
Melalui kegiatan Prime Meeting ini, Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk menyusun pedoman visual identity dan standardisasi publikasi kehumasan guna mendukung komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan profesional.
Berita Utama
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
2026-04-22
By Kemenko
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
Jakarta, 22 April 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri kegiatan seminar bertema “Kartini Masa Kini: Cantik dan Sehat Luar Dalam, Berkarya Membangun Negeri” yang diselenggarakan oleh DWP Kementerian Koperasi di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan.
Kehadiran DWP Kemenko Kumham Imipas dipimpin langsung oleh Ketua DWP, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, yang didampingi oleh pengurus, Ny. Ria Setyo Utomo dan Ny. Nofita Slamet Pramoedji. Partisipasi ini menjadi wujud dukungan terhadap penguatan peran perempuan sekaligus mempererat sinergi antaranggota DWP lintas kementerian.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua DWP Kementerian Koperasi, Ny. Siti Kuwati Zabadi, yang menegaskan bahwa perempuan tidak hanya dituntut memiliki berbagai kemampuan, tetapi juga harus menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Menurutnya, kesehatan merupakan kunci agar perempuan mampu menjalankan peran dalam keluarga sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.
Penasihat DWP Kementerian Koperasi, Ny. Sita Ferry Juliantono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang berfokus pada kesehatan mental, dan kini diperluas pada kesehatan fisik serta kecantikan secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap isu kesehatan perempuan, termasuk pencegahan penyakit serius seperti kanker serviks, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi, Ibu Farida Farichah, yang mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kemandirian. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai momentum refleksi atas perjuangan R.A. Kartini dalam membuka akses pendidikan bagi perempuan.
“Senyaman apa pun kondisi kita saat ini, perempuan harus terus belajar dan mengembangkan diri agar memiliki kemandirian serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” ujar Ibu Farida.
Seminar ini mengangkat topik kesehatan organ dalam dan kecantikan kulit sebagai pendekatan holistik dalam menjaga kualitas hidup perempuan. Tiga narasumber dari kalangan dokter hadir memberikan edukasi terkait pentingnya perawatan diri yang tepat, menjaga kesehatan dari dalam, serta membangun kepercayaan diri melalui penampilan yang sehat.
Selain sesi seminar, kegiatan juga diramaikan dengan demo makeup serta penilaian busana terbaik dengan balutan kebaya Kartini, yang semakin memperkuat nuansa peringatan Hari Kartini.
Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi anggota DWP dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan perempuan.
“Kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa perempuan perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan, penampilan, dan pengembangan diri agar dapat berperan optimal di keluarga maupun masyarakat,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, DWP Kemenko Kumham Imipas berharap dapat terus mendorong peningkatan kesadaran perempuan akan pentingnya kesehatan, pengembangan diri, serta peran aktif dalam pembangunan bangsa.
Berita Utama
Menko Yusril Buka Rakor Pembangunan Hukum Nasional, Dorong Penguatan IPH Menuju Indonesia Emas 2045
2026-04-22
By Kemenko
Menko Yusril Buka Rakor Pembangunan Hukum Nasional, Dorong Penguatan IPH Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini ditandai dengan pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional, Indeks Pembangunan Hukum (Baseline Tahun 2024) Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (22/4).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto; Ketua KPK, Setyo Budiyanto; Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan; Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana; para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas, serta perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
Dalam laporannya, Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli, menekankan pentingnya forum ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar-instansi. Ia berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi menjadi titik balik dalam meningkatkan kualitas supremasi hukum yang terukur.
“Melalui implementasi rekomendasi yang tepat sasaran, kami optimistis skor Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak nyata bagi kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Nofli.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Min Usihen, atas laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia Tahun 2024. Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan peran aktif Kementerian Hukum dalam penyediaan data serta dukungan terhadap pelaksanaan pengukuran IPH secara komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menko Yusril menegaskan bahwa pembangunan hukum merupakan fondasi utama dalam menopang seluruh aspek pembangunan nasional. Hukum, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan stabilitas nasional.
Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan hukum nasional, sekaligus bagian dari agenda strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas.
Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2024, IPH Indonesia berada pada angka 0,68 dengan kategori baik. Capaian ini menunjukkan tren positif, namun masih memerlukan penguatan pada sejumlah aspek, khususnya pada pilar kelembagaan hukum dan penegakan hukum yang belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“IPH tidak boleh hanya dipandang sebagai alat evaluasi administratif, tetapi harus menjadi ukuran nyata konsistensi kita dalam membangun sistem hukum yang inklusif, fungsional, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Yusril.
Menko Yusril juga menyoroti sejumlah tantangan utama dalam pembangunan hukum nasional, di antaranya kesenjangan antara kualitas regulasi di tingkat pusat dan implementasinya di daerah, serta permasalahan kualitas dan integrasi data hukum antar kementerian dan lembaga.
Untuk itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data, serta komitmen bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengukuran IPH. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan KUHP baru dan pembaruan KUHAP, penguatan peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa peningkatan IPH bukan semata soal angka, melainkan tentang dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kemudahan akses keadilan, perlindungan hak warga negara, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap hukum.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan hukum benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat. Angka hanyalah representasi, yang utama adalah perubahan nyata,” ujarnya.
Melalui forum ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan perannya sebagai koordinator dalam menyelaraskan kebijakan, memperkuat integrasi data, serta memastikan pembangunan hukum nasional berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat supremasi hukum nasional, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan sejahtera pada tahun 2045.
Berita Utama
Kemenko Kumham Imipas Perkuat SPIP dan Manajemen Risiko untuk Wujudkan Tata Kelola Akuntabel
2026-04-21
By Kemenko
Kemenko Kumham Imipas Perkuat SPIP dan Manajemen Risiko untuk Wujudkan Tata Kelola Akuntabel
Jakarta, 21 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Inspektorat memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja serta mencegah potensi penyimpangan di lingkungan kementerian.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas SPIP, MR, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, dan dijadwalkan berlangsung pada 21–23 April 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan staf dari sekretariat dan berbagai kedeputian di lingkungan Kemenko Kumham Imipas sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pengendalian intern dan manajemen risiko.
Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh unit kerja mampu menerapkan pengendalian intern dan manajemen risiko secara efektif dan terukur, sehingga setiap proses kerja berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Inspektur R. Natanegara Kartika Purnama menegaskan bahwa sistem pengendalian intern harus menjadi bagian yang hidup dalam setiap proses kerja organisasi.
“Kita ingin pengendalian intern benar-benar hidup dalam organisasi. Setiap proses kerja harus memiliki kontrol yang jelas dan mampu mengantisipasi risiko,” ujarnya.
Ia menambahkan, Manajemen Risiko (MR) merupakan instrumen utama untuk memastikan SPIP berjalan efektif sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.
Menurutnya, penguatan SPIP dan MR tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Hadir sebagai narasumber, Edi Santoso, Auditor Madya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas organisasi harus dilengkapi pengendalian intern yang memadai, mencakup penetapan tujuan, proses bisnis, manajemen risiko, serta sistem pengendalian yang terintegrasi.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penerapan SPIP dan manajemen risiko secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.
Berita Utama
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
2026-04-23
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
Nunukan, 22 April 2026 – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mengaktifkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Utara agar tidak sekadar menjadi simbol fisik, melaink
#Imipas
Read More
Upaya Optimalkan PLBN Sebatik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Konsep "Port to Port"
Nunukan, 22 April 2026 – Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mengaktifkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Kalimantan Utara agar tidak sekadar menjadi simbol fisik, melainkan pusat perlintasan yang beroperasi maksimal. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (21/4) di Kantor Bupati Nunukan dan dilanjutkan pada Rabu (22/4) di PLBN Sebatik dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian.
Melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala PLBN Sebatik, jajaran pemerintah daerah, camat di wilayah Sebatik, serta perwakilan imigrasi dari Nunukan dan Tarakan, kegiatan ini fokus pada optimalisasi perlintasan Sebatik-Tawau yang sangat dinantikan masyarakat. Kondisi ini menjadi penting karena saat ini masyarakat yang ingin melintas harus melewati Nunukan dengan jarak dan biaya yang lebih tinggi padahal dengan melakukan penyebrangan langsung, Sebatik-Tawau dapat ditempuh hanya 15 menit.
Kondisi lapangan seperti ini mendorong Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Bramantyo Machmud mendorong penerapan konsep port to port sebagai solusi praktis perlintasan laut sebagai jalan.
“Penyeberangan laut pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan perlintasan udara. Konsep port to port memungkinkan penumpang yang naik kapal langsung masuk ke zona internasional, doktrin port to port yang sesuai dengan praktik internasional, kita bisa mengoptimalkan PLBN Sebatik sebagai titik perlintasan resmi pasca disepakatinya perubahan titik batas darat oleh kedua negara meskipun pembahasan mengenai delimitasi wilayah laut dengan Malaysia masih berjalan” terangnya.
Penerapan usulan konsep port to port ini tentunya perlu kerja sama berbagai pihak didukung dengan adanya standar operasional yang jelas, misalnya pemisahan penumpang antara domestik/internasional dan ketersediaan pos pengamanan perbatasan. Fasilitas PLBN yang adapun juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata disertai dengan pengamanan yang maksimal. Selain itu, koordinasi bilateral menjadi sangat penting, dengan adanya ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) Indonesia-Malaysia tahun 2023 dapat menjadi kunci agar PLBN Sebatik menjadi entry/exit point resmi. Pembahasan BCA Indonesia-Filipina juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat posisi PLBN Sebatik dalam pelayanan pelabuhan internasional.
Tingginya mobilitas di wilayah Sebatik ini dibenarkan oleh seluruh camat yang hadir. Camat Sebatik Tengah bahkan mengusulkan pembangunan pos lintas batas darat di Sungai Limau sebagai perlintasan resmi. Dengan penerapan konsep port to port serta dukungan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi PLBN Sebatik diharapkan dapat mempermudah mobilisasi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berita Utama
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
2026-04-22
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan keg
#Sekretariat
Read More
Perkuat Komunikasi Publik, Kemenko Kumham Imipas Dorong Penerapan Visual Identity
Jakarta, 22 April 2026 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan kegiatan Prime Meeting bertajuk “Visual Identity sebagai Kekuatan Publikasi Institusi” di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik serta mendorong transformasi publikasi kelembagaan yang lebih adaptif dan profesional.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari setiap kedeputian di lingkungan Kemenko Kumham Imipas ini bertujuan meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik melalui keselarasan antara pesan dan tampilan visual, sehingga mampu membangun citra institusi yang konsisten dan mudah dikenali masyarakat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Mamur Saputra, menegaskan bahwa visual identity memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas komunikasi kelembagaan. “Identitas visual yang kuat tidak hanya memperjelas pesan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat citra institusi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dimas Zainuddin selaku Pranata Humas Ahli Pertama menjadi narasumber dan menyampaikan pentingnya konsistensi penggunaan elemen visual, seperti logo, warna, dan tipografi, guna menciptakan keseragaman komunikasi di seluruh kanal publikasi.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan skema warna yang adaptif, pemilihan font yang konsisten, serta penerapan standar teknis desain merupakan kunci dalam membangun identitas visual yang kuat dan efektif. “Penggunaan elemen visual yang sederhana namun konsisten akan memperkuat pesan dan memudahkan audiens dalam mengenali identitas institusi,” ungkapnya.
Selain aspek desain, diskusi juga menyoroti strategi publikasi yang lebih selektif dan berbasis substansi. Peserta sepakat bahwa publikasi tidak harus dilakukan secara real-time, melainkan melalui pengemasan yang matang agar menghasilkan konten yang informatif dan bernilai bagi masyarakat.
Penguatan komunikasi publik juga diarahkan pada penyusunan content pillar yang jelas, mencakup konten informatif dan edukatif. Website tetap menjadi kanal utama diseminasi informasi resmi, sementara media sosial dimanfaatkan secara adaptif sesuai karakter masing-masing platform.
Melalui kegiatan Prime Meeting ini, Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk menyusun pedoman visual identity dan standardisasi publikasi kehumasan guna mendukung komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan profesional.
Berita Utama
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
2026-04-22
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
Jakarta, 22 April 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghad
#Sekretariat
Read More
DWP Kemenko Kumham Imipas Hadiri Seminar Kecantikan dan Kesehatan Kulit Peringati Hari Kartini
Jakarta, 22 April 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri kegiatan seminar bertema “Kartini Masa Kini: Cantik dan Sehat Luar Dalam, Berkarya Membangun Negeri” yang diselenggarakan oleh DWP Kementerian Koperasi di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan.
Kehadiran DWP Kemenko Kumham Imipas dipimpin langsung oleh Ketua DWP, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, yang didampingi oleh pengurus, Ny. Ria Setyo Utomo dan Ny. Nofita Slamet Pramoedji. Partisipasi ini menjadi wujud dukungan terhadap penguatan peran perempuan sekaligus mempererat sinergi antaranggota DWP lintas kementerian.
Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua DWP Kementerian Koperasi, Ny. Siti Kuwati Zabadi, yang menegaskan bahwa perempuan tidak hanya dituntut memiliki berbagai kemampuan, tetapi juga harus menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Menurutnya, kesehatan merupakan kunci agar perempuan mampu menjalankan peran dalam keluarga sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.
Penasihat DWP Kementerian Koperasi, Ny. Sita Ferry Juliantono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang berfokus pada kesehatan mental, dan kini diperluas pada kesehatan fisik serta kecantikan secara menyeluruh. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran terhadap isu kesehatan perempuan, termasuk pencegahan penyakit serius seperti kanker serviks, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi, Ibu Farida Farichah, yang mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kemandirian. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai sebagai momentum refleksi atas perjuangan R.A. Kartini dalam membuka akses pendidikan bagi perempuan.
“Senyaman apa pun kondisi kita saat ini, perempuan harus terus belajar dan mengembangkan diri agar memiliki kemandirian serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan,” ujar Ibu Farida.
Seminar ini mengangkat topik kesehatan organ dalam dan kecantikan kulit sebagai pendekatan holistik dalam menjaga kualitas hidup perempuan. Tiga narasumber dari kalangan dokter hadir memberikan edukasi terkait pentingnya perawatan diri yang tepat, menjaga kesehatan dari dalam, serta membangun kepercayaan diri melalui penampilan yang sehat.
Selain sesi seminar, kegiatan juga diramaikan dengan demo makeup serta penilaian busana terbaik dengan balutan kebaya Kartini, yang semakin memperkuat nuansa peringatan Hari Kartini.
Ketua DWP Kemenko Kumham Imipas, Ny. Nova R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi anggota DWP dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan perempuan.
“Kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa perempuan perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan, penampilan, dan pengembangan diri agar dapat berperan optimal di keluarga maupun masyarakat,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, DWP Kemenko Kumham Imipas berharap dapat terus mendorong peningkatan kesadaran perempuan akan pentingnya kesehatan, pengembangan diri, serta peran aktif dalam pembangunan bangsa.
GALERI FOTO ::.
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 2
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 5
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 3
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 4
Whatsapp Image 2025 12 01 At 14.44.27 1
View More
Video
Korupsi hanya meninggalkan luka, sementara integritas membawa harapan.
Jangan Lupa Kunjungi Website dan Media Sosial Kemenko Kumham Imipas Ya...
Konferensi Pers Menko Yusril dan Koalisi Masyarakat Sipil Soal RUU Pemilu
Menko Yusril : Pemerintah Pasti Akan Merespons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Capaian Kinerja Kabinet Merah Putih Hingga Agustus 2025
INSTANSI TERKAIT ::.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
08-xxxx-xxxx
Email Kehumasan
humas.kumhamimipas@gmail.com
PROFIL KEMENTERIAN
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
08-xxxx-xxxx
Email Kehumasan
humas.kumhamimipas@gmail.com
PROFIL KEMENTERIAN
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
Home
Profil
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
Ruang Berita
Berita
Pengumuman
Galeri Foto
Galeri Video
Informasi Publik
PPID
Rencana Strategis
Laporan
Peraturan
Perpustakaan
Lapor.go.id
CSIRT
WBS
Kontak Kami
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
+6812-345678
rohumasti@kumham-imipas.go.id
rohumasti@kumham-imipas.go.id
Home
Profil
Sejarah Kementerian
Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Profil Pejabat
Ruang Berita
Berita
Pengumuman
Galeri Foto
Galeri Video
Informasi Publik
PPID
Rencana Strategis
Laporan
Peraturan
Perpustakaan
Lapor.go.id
CSIRT
WBS
Kontak Kami
Call Center
Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI