Book chapters by Delik Hudalah
Papers by Delik Hudalah
Path Dependency and Development Impacts of Megaproject: A Case Study of North Jakarta Bay Reclamation
International Journal of Sustainable Development and Planning, Nov 29, 2023
PLOS ONE
Astronomical observatory construction plays an essential role in astronomy research, education, a... more Astronomical observatory construction plays an essential role in astronomy research, education, and tourism development worldwide. This study develops siting distribution scenarios for astronomical observatory locations in Indonesia using a suitability analysis by integrating the physical and atmospheric observatory suitability indexes, machine learning models, and long-term climate models. Subsequently, potential sites are equalized based on longitude and latitude zonal divisions considering air pollution disturbance risks. The study novelty comes from the integrated model development of physical and socio-economic factors, dynamic spatiotemporal analysis of atmospheric factors, and the consideration of equitable low air-pollution-disturbance-risk distribution in optimal country-level observatory construction scenarios. Generally, Indonesia comprises high suitability index and low multi-source air pollution risk areas, although some area has high astronomical suitability and high–m...
Jurnal Teknik Sipil, Aug 1, 2013
Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di wilayah pinggiran metropolitan Jabodetabek berimplik... more Tumbuh dan berkembangnya kawasan industri di wilayah pinggiran metropolitan Jabodetabek berimplikasi pada peningkatan jumlah pekerja yang cukup besar. Mereka melakukan pergerakan harian dari tempat tinggal menuju lokasi pekerjaan secara kontinu. Kecenderungan pergerakan bekerja yang terjadi selama ini merupakan pergerakan yang terkonsentrasi menuju ke kota inti Jakarta. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pola pergerakaran harian pekerja industri di wilayah pinggiran metropolitan Jabodetabek, yakni kawasan-kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pergerakan harian pekerja-pekerja tidak hanya berasal dari sekitar kawasan industri di Cikarang, tetapi juga berasal dari kota Inti Jakarta dan wilayah pinggiran metropolitan lainnya. Orientasi pergerakan bekerja tidak lagi hanya menuju kota inti, tetapi mulai bergeser ke pusat-pusat pekerjaan baru di wilayah pinggiran. Hal ini menunjukkan indikasi dekonsentrasi pekerjaan telah terjadi di Cikarang, khususnya di sektor industri pengolahan. Karakteristik demografis dan sosial ekonomi turut menjadi penentu dalam menjelaskan pola pergerakan harian pekerja industri di kawasan-kawasan industri Cikarang.
Jurnal Koridor, Jul 17, 2017
Penetapan suatu kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional mendorong peningkatan ak... more Penetapan suatu kawasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional mendorong peningkatan aktivitas perkotaan, khususnya di kawasan metropolitan seperti Kawasan Mebidang (Medan, Binjai, dan Deliserdang). Kawasan Mebidang merupakan kawasan perkotaan dari Kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo) dicirikan dengan berbagai aktivitas perkotaan. Untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan tersebut membutuhan lahan dan terus meningkat. Proses urbanisasi pun menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Dampaknya, lahan produktif seperti lahan pertanian dan perkebunan bahkan kawasan lindung disekitar pusat kota diokupasi untuk pengembangkan permukiman atau lahan terbangun. Kota menjadi kawasan perkotaan yang luas dan melewati batas administrasi. Selain berdampak positif, perkembangan permukiman yang luas menghadapi persoalan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas. Umumnya pemerintah daerah tidak mampu mengimbangi penyediaan prasarana dan sarana tersebut. Tujuan penelitian adalah menjelaskan perkembangan kawasan permukiman di Kawasan Mebidang dalam kurun waktu 10 tahun (2005-2014). Penelitian ini menggunakan metode komparasi penggunaan lahan pada tahun 2005 dengan tahun 2014 untuk melihat perubahan penggunaan lahannya. Untuk melihat penggunaan lahan tersebut dengan cara menginterpretasi data citra pada tahun 2005 dan tahun 2014. Dari perbandingan tersebut disimpulkan terjadi perkembangan kawasan permukiman sebesar 132,76%. Menghadapi perkembangan ini dibutuhkan kerjasama antar pemerintahan dalam pengelolaan kawasan permukiman berbasis regional untuk meminimalkan eksternalitas negatif sekaligus meningkatkan efisiensi.
Peri-urbanization in the Surabaya metropolitan area
Tata Loka, May 1, 2013
Makalah ini berupaya meredefinisi ide-ide tentang perencanaan komunikatif tidak hanya sebagai pra... more Makalah ini berupaya meredefinisi ide-ide tentang perencanaan komunikatif tidak hanya sebagai praktek partisipatif dan demokratis tetapi juga sebagai bentuk pengembangan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada perbaikan ketatapemerintahan. Selama ini pengembangan kapasitas terfokus pada eksploitasi sumberdaya sosial yang bersifat internal bagi aktor, yaitu melalui pengembangan pengetahuan (argumentasi, debat, pewacanaan dsb) dan relasi sosial (jejaring, koalisi/aliansidsb). Makalah ini berargumen bahwa dalam persoalan perencanaan yang sangat kompleks yang ditandai dengan fragmentasi dan ketidakpastian sistem kelembagaan, sumberdaya sosial yang bersifat internal tersebut perlu dikawinkan dengan eksplorasi sumberdaya yang bersifat eksternal, yaitu struktur dan momentum peluang. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pengembangan kapasitas kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan komunikatif dapat dilihat pada tiga aspek: pelibatan aktor secara strategis dan inklusif, meningkatnya perhatian aktor terhadap isu dan agenda perencanaan penting yang sering terabaikan, dan konsistensi dan kesadaran untuk melaksanakan ide, kerangka dan keputusan yang telah disetujui.
Social Impact of Industrialization Policies on Fishing Communities in the Outer Islands: Case of Natuna, Indonesia
Journal of Marine and Island Cultures, Jun 29, 2021
Natuna Island is one of the outer islands in Indonesia with under-development conditions due to i... more Natuna Island is one of the outer islands in Indonesia with under-development conditions due to its remote location. The government initiated to build fisheries industrialization and turning them into a growth center. So far, it is considered to only have affected their economic life. In fact, it also impacted the social life of their local community. However, differences in the characteristics of the people on small islands which are different from those on the main islands, may result in the destruction of endogenous social relations of the community by the industrialization process. This paper identifies the impact of exogenous development in the form of fisheries industrialization on the social life of the fisherman using the Social Impact Analysis (SIA) method. Sources of data were obtained from FGD with stakeholders, in-depth and semi-structured interviews, content analysis of related documents, as well as observations. From the study results, it is evident that there have been several negative impacts on fishing community due to fisheries industrialization. This impact results in the loss of social strength in the form of access to marine production bases. Local fishermen are driven out of their own sea areas, in the sense that their fishing grounds are used by other fishermen so that they have to change fishing locations. Second, there is no development of political power in the form of individual access to making decisions, voicing aspirations, and acting as a group because the established institution is only used as a formality to get assistance. Finally, fishermen's self-confidence has decreased because they continue to feel unsupported. The increasing number of new players in the sea area often adds to the fishermen's sense of inferiority. These changes seem to discourage the local community from supporting the implementation of the government development programs.
Tata Loka, Aug 31, 2019
Keberlanjutan sosial penting dikaji untuk dapat menggambarkan secara utuh isu-isu sosial gated co... more Keberlanjutan sosial penting dikaji untuk dapat menggambarkan secara utuh isu-isu sosial gated community. Keberlanjutan sosial dalam penelitian ini merepresentasikan kondisi dimensi sosial yang berkelanjutan. Kondisi ideal tersebut menggambarkan tidak adanya permasalahan sosial akibat gated community, terutama segregasi dan ketimpangan. Kondisi ini dapat dicapai dengan adanya modal dan integrasi sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik dan keberlanjutan sosial gated community the Taman Dayu di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Gated community the Taman Dayu merupakan gated community terbesar di Kabupaten Pasuruan yang kemungkinan memiliki dampak yang signifikan bagi kawasan di sekitarnya. Keberlanjutan sosial ditinjau dari dua indikator, yaitu modal sosial (jaringan sosial, kepercayaan dan resiprositas) serta integrasi sosial (sudut pandang terhadap pemisahan sosial maupun spasial serta aksesibilitas terhadap fasilitas) yang datanya diperoleh melalui survei primer dengan menggunakan kuisioner. Keduanya diukur dengan menggunakan metode indeks komposit untuk dapat menilai tingkat keberlanjutan sosial. Hasil analisis menunjukkan adanya indikasi keberlanjutan sosial gated community the Taman Dayu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kebijakan pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan pembangunan perumahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Planning by Opportunity: An Analysis of Periurban Environmental Conflicts in Indonesia
Environment and Planning A, 2010
In this paper we seek to extend ideas about communicative planning and capacity building in colle... more In this paper we seek to extend ideas about communicative planning and capacity building in collective action. In doing so, we combine political opportunity structure and Kingdon's policy window in order to develop an agency-centered approach to opportunity. We argue that we need to see the moments and structures of opportunity not simply as fixed, but as something that actors can ‘make’. The moments of opportunity refer to the dynamic, emerging factors of opportunity. Meanwhile, the structures of opportunity consist of relatively consistent, stable factors of opportunity. This theoretical insight is then applied to two debates on development planning projects in the periurban area of North Bandung Area, Indonesia. Three aspects of institutional capacity result from the practice of ‘constructing’ opportunity in the case study: mobilization of social resources, empowerment of weak actors, and focusing of politicians and policymakers' attention.
Peri-Urban Planning for Developing East Asia: Learning from Chengdu, China and Yogyakarta/Kartamantul, Indonesia
Journal of Urban Affairs, May 1, 2014
ABSTRACT More than one hundred million people will settle in the peri-urban areas surrounding the... more ABSTRACT More than one hundred million people will settle in the peri-urban areas surrounding the urban areas of city regions in the developing countries of East Asia in the next decade. These areas are the epicenter of world urbanization where the greatest opportunities and most pressing problems coexist. Yet no East Asian city-region has a peri-urban plan. This article describes the nature of East Asian peri-urban areas and the peri-urbanization process occurring there today. It describes typical sites in peri-urban areas requiring remediation and which present potential problems and opportunities in the future. Drawing on the authors’ research in Chengdu, China and the Yogyakarta/Kartamantul region of Indonesia, the article describes how innovative decision-making and governance and coordinated regional plans and policies can remediate and prevent problems and capitalize on opportunities in peri-urban areas.
Jurnal Teknik Sipil, Aug 18, 2022
Transisi energi terbarukan merupakan salah satu perubahan yang memberikan dampak positif terhadap... more Transisi energi terbarukan merupakan salah satu perubahan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Salah satu aktivitas yang banyak menyumbang emisi CO2 adalah aktivitas transportasi. Indonesia menjadi salah satu dari lima negara bersama Cina, Jepang, Korea, dan India menjadi penyumbang CO2 terbanyak kepada global terutama dalam transportasi. Hadirnya transisi kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi serta energi terbarukan. Self-organization merupakan pendekatan perencanaan transformatif untuk melihat kompleksitas transisi. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, analisis kebijakan, dan analisis feedback loop, artikel ini ingin menunjukkan bagaimana proses transisi kendaraan listrik ini di DKI Jakarta, sebagai wilayah perkotaan terbesar dan terpadat di Indonesia. Hasil menunjukkan terdapat peningkatan perubahan kendaraan listrik, dukungan pemerintah, serta feedback positif dan negatif dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan strategi self-organization transformasi kendaraan listrik dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perubahan sistem transportasi di Indonesia.
Tata Loka, Nov 1, 2014
Kebijakan desentralisasi di Indonesia memberikan kewenangan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Ko... more Kebijakan desentralisasi di Indonesia memberikan kewenangan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota yang kemudian menimbulkan fragmentasi antar daerah. Di sisi lain terdapat beberapa urusan pemerintahan yang perlu dikelola bersama antara beberapa daerah, sehingga dibutuhkan kerjasama antar daerah. Wilayah Metropolitan Bandung Raya berkembang pesat dari Kota Bandung ke wilayah sekitarnya dan dengan meningkatnya tingkat aktivitas, maka dibutuhkan perencanaan infrastruktur wilayah yang baik, salah satunya perencanaan sistem transportasi. Pengambilan keputusan terkait perencanaan akan menyiratkan banyak pertimbangan, sehingga biaya transaksi seperti informasi, negosiasi, penegakan, dan aktor terlibat di dalamnya. Untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik maka dibutuhkan studi model kerjasama antar daerah. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan biaya transaksi yaitu ketidakmerataan distribusi informasi, konflik kepentingan, aktor yang mendominasi, dan kurangnya komitmen stakeholders. Kemudian diperoleh bahwa model yang sesuai untuk diterapkan di Metropolitan Bandung Raya adalah model jointly-formed authorities, yaitu berupa badan kerjasama yang terdiri dari perwakilan setiap pemerintah daerah dan memiliki kewenangan mengeksekusi kebijakan pada sektor tertentu. Kata kunci: kerjasama antar daerah, biaya transaksi, sistem transportasi,
Tata Loka, Feb 28, 2018
Innovation is no longer purely a project of high-tech industries. The decade has seen a paradigm ... more Innovation is no longer purely a project of high-tech industries. The decade has seen a paradigm shift of the meaning and the process of innovation creation from a linear model that largely focuses on R&D, toward a non-linear model through informal and interactive processes. As a result, low-tech industries with a low level of R&D can also make innovations and benefit the regional economy. In Indonesia, such innovation may be linked to the development and survival of cultural industrial clusters. One of Indonesia's unique cultural industries is batik. Using a qualitative analysis, this paper explores the impact of process and product innovations in the batik industry on the local economic development of Pekalongan Municipality, Indonesia's largest batik-producing city. The study is based on semi-structured interviews with batik entrepreneurs, which show that innovations have contributed to the cutting of production costs and, thus, increasing the industrial units' income; the emergence of new batik entrepreneurs; and an increase in tourist visits, supporting businesses and facilities.
Urban Governance Challenges and Reforms in Indonesia: Towards a New Urban Agenda
Advances in 21st century human settlements, May 4, 2019
In recent decades, Indonesia has experienced rapid urbanization and economic growth, and since 20... more In recent decades, Indonesia has experienced rapid urbanization and economic growth, and since 2012 its urban population has grown by more than half. Since 2001 it has also transformed from being a highly centralized country to a highly decentralized one. The ensuing proliferation of local governments and municipalities poses new challenges and sets the context for contemplating the future trajectory of Indonesian urban governance. This chapter analyses a set of governance reforms the Indonesian government is implementing, and highlights some governance challenges in regard to improving urban planning and policy. It then also discusses Indonesia’s challenges in implementing the New Urban Agenda (NUA). The Indonesian government aims to adopt the NUA for guiding nationwide sustainable development goals (SDGs). Guided by the NUA, Indonesia has placed spatial planning at the centre of urban governance, with a mission to build inclusive, safe, resilient, and sustainable cities. Only time will tell if this set of governance reforms that Indonesia has launched could overcome the persistent challenges to its urban planning practices.
Industrial economies on the edge of Southeast Asian metropoles
Cities, May 1, 2019
This article seeks to explore the urban political and governance dynamics surrounding the plannin... more This article seeks to explore the urban political and governance dynamics surrounding the planning and management of road infrastructure network between seven private industrial enclaves in Cikarang, the largest FDIdriven industrial parks agglomeration in the Jakarta-Bandung Urban Corridor (JBUC). We highlight the emergence of a new mode of governance that stresses the importance of network building among the industrial park developers and between the private and public sectors in addressing spatial fragmentation and infrastructure disconnectedness. Inter-actor networking strategies such as seeking of mutual interests and communication, cooperation and partnership have been initiated to reconcile the state-market divides and resolve the globallocal political contestation. However, its success story in revitalizing the declining competitiveness of the industrial enclaves remains to be seen. This private-driven institutional arrangement finds difficulties in encouraging quick actions and building long-term commitment among its members mainly due to unbalanced power relation, fierce internal competition, and distrust among its members.
Singapore Journal of Tropical Geography, 2017
This article investigates the way in which periurban politics have mediated foreign direct invest... more This article investigates the way in which periurban politics have mediated foreign direct investment relocations and facilitated the spatial restructuring of the Jakarta Metropolitan Area (JMA), one of the largest and fastest-growing megaurban regions in Asia. We conducted a series of in-depth interviews in Cikarang, the largest, most developed industrial estate corridor in the urban periphery of JMA. We identified institutional settings, power struggles and governance mechanisms underlying the industrial estate transitions in the past three decades. We found that periurban governance in JMA has resulted in poor infrastructure connectivity and tight interactor and interregional competition. As global economic turbulence and decentralization policies restrict the effectiveness of privatization strategies, network strategies are trialled to promote sustainability and inclusiveness in JMA's industrial estates and towns.
Urban Studies, Nov 6, 2014
This paper aims to specify the meaning of gentrification in rapidly peri-urbanising metropolitan ... more This paper aims to specify the meaning of gentrification in rapidly peri-urbanising metropolitan regions in the context of Indonesia's rapid transition to decentralisation and democracy. It discusses a case study of conflict over an environmental revitalisation project in a peri-urban area of Bandung City. The analysis focuses on the political processes, tactics and strategies supporting and opposing peri-urban gentrification and their consequences. The analysis illustrates how these political dynamics mediate the interaction between the movement of capital and the spatial reorganisation of social classes. It is argued that in the context of a peri-urbanising metropolis, gentrification needs to be narrated less in terms of class-based neighbourhood succession and more in terms of competing cross-class coalitions emerging at local and regional levels. Indonesia institutional gap land use conflict peri-urban gentrification This paper will respond to the shortcomings in the current gentrification literature, which has to a large extent originated from Western inner city cases (see for examples: Ley, 1996; Smith, 1996), and assess its potential application to peri-urban area or the rural-urban transitional zone in developing non-Western countries. Learning from an Indonesian case study, the paper will particularly focus on the roles of actors and coalitions and their strategies in determining the outcome of gentrification in a peri-urban area. Studies of Indonesian gentrification have long been concerned with capitalist accumulation of wealth manifested in market or middle-class-driven urban land transformation and its social implications in the form of marginalisation, eviction or displacement of the poor or indigenous people for the sake of increased spatial amenity, to name but a few of the issues discussed (
Uploads
Book chapters by Delik Hudalah
Papers by Delik Hudalah