Book Reviews by krisnaldo triguswinri
Review, 2019
Pertumbuhan sistem demokrasi di Indonesia, memberikan dampak baik untuk kehidupan berbangsa dan b... more Pertumbuhan sistem demokrasi di Indonesia, memberikan dampak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada aspek etika dalam berdemokrasi merupakan ruh yang harus dipahami dan serta diamalkan, baik dengan prinsip-prinsip yang berkembang di negara tersebut atau melalui nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Namun secara umum perkembangan etika ini haruslah dipengaruhi dengan nilai-nilai kebaikan secara universal, dan bukan sebagai kepanjangan kepentingan pribadi atau kelompok semata.
Review, 2019
Negara-negara dengan kapasitas industri yang minim akan selalu bergantung pada negara-negara supe... more Negara-negara dengan kapasitas industri yang minim akan selalu bergantung pada negara-negara super power. Sedangkan negara-negara dengan kapasitas industri yang besar, selalu punya alasan untuk melakukan semacam akumulasi, ekspansi, dan eksploitas. Dengan kata lain, akan lebih banyak yang dirampok dan rampas dari negara-negara berkembang lainnya.
Papers by krisnaldo triguswinri
Industri Halal Dalam Prilaku Konsumsi Kelas Menengah Muslim Indonesia: Sebuah Analisis Institusionalisme Baru
BULETIN KONSTITUSI, Oct 28, 2021
Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia
The origins of civil society’s involvement in policies aimed at preventing and handling the sexua... more The origins of civil society’s involvement in policies aimed at preventing and handling the sexual harassment cases which occur in college are caused by many sexual harassments, so civil society perceives that regulation which concerns on sexual harassment is needed as one of the steps to improve procedures for respecting the women’s dignity as stipulated in the Regulation of Ministry of Education and Culture Number 30 of 2021. This study uses qualitative approach, with the data collection method in the form of interviews with stakeholders representing country and civil society
Sextuple helix model for recovery COVID-19 in Indonesia: A scoping review
THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR COMMUNITY SERVICE (ICASTCS): Establishing Connection Between Science, Technology, and Society to Encourage a Better Future in the Post-Pandemic Era
Legal Protection for Families in the Perspective of the Right to Non-Discrimination
Formosa Journal of Science and Technology, Mar 31, 2023
Idarotuna : Journal of Administrative Science, Apr 22, 2022
This article discusses the authority to carry out autonomous management of religious administrati... more This article discusses the authority to carry out autonomous management of religious administrative policies that are denied by the central government of Indonesia where the regional government has no right to give recognition of a religion or belief embraced by the local community. The government only recognizes six administratively registered religions based on the population records. Those are Islam, Catholicism, Christianity, Buddhism, Hinduism, and Confucianism. The method used in this paper is normative juridical legal researhc. Whereas in the anthropological tradition of the local communities' spiritual beliefs, Indonesia has 187 local beliefs with its unofficial number of trustees of 20 million people. Therefore, the religious beliefs embraced by the residents are ignored in public services and bureaucratic practices. Hence, the logical consequences that have implications for the adherents of local religious beliefs are the exclusion of basic rights as citizens, inequality before the law and government, discrimination in public services, restrictions on freedom of worship and tradition, being the recipients of racism, and forms of intolerance in society. This article will focus on conducting empirical-theoretical analysis of decentralization, religious administration policies, and relation to pluralist democratic discourse.
Koordinasi DP4KB Dalam Pengarusutamaan Gender DI Kota Magelang
Jurnal Lemhannas RI, Jan 27, 2022
Good Governance as Primary Program for the Neo-Liberalism Agenda
Social Science Studies, Nov 1, 2021
Halal Industry in Indonesia Muslim Middle Class Consumption Behavior: An Analysis of New Institutionalism
Journal of Research in Business, Economics, and Education, Oct 31, 2021
Jurnal Syntax Fusion, 2021
Dampak implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Menyertakan Keterwaki... more Dampak implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Menyertakan Keterwakilan Perempuan Minimal 30 persen (Affirmatif Action) dinilai berdampak pada aspek kuantitatif, namun pada aspek kualitatif. Hal ini terjadi karena penerapan kebijakan ini cenderung diartikan sebagai pelunasan administratif oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Hingga akhirnya muncul kenyataan bahwa memang pertumbuhan rekrutmen politik di daerah meningkat, namun dalam konteks kontestasi politik jarang sekali kandidat perempuan pendatang baru dari hasil rekrutmen politik tersebut yang memenangkan kontestasi. Kondisi tersebut tidak bisa terlepas dari perkembangan kontestasi politik Indonesia yang mengarah kepada politik plutokrasi, sehingga hanya kandidat yang memiliki modal materil kuat saja yang mungkin memenangkan kontestasi politik. Oleh karena itu, sulit rasanya bagi kandidat perempuan yang mereka bukan merupakan kandidat petahana, oligarki maupun yang merepresentasikan oligarki ...
Jurnal Sosial Soedirman, Jul 11, 2019
Penulis bertujuan menelusuri perubahan pola pemikiran warga Tegaldowo yang sedang berkonflik. Men... more Penulis bertujuan menelusuri perubahan pola pemikiran warga Tegaldowo yang sedang berkonflik. Mengetahui bagaimana kondisi tersebut mampu mempengaruhi kesadaran warga menjadi politis atas lingkungan hidup. Kesadaran tersebut tentunya disebabkan atas timbulnya masalah ekologi sosial yang secara langsung bersentuhan dengan warga, dan kemudian mengakibatkan transformasi tipe budaya politik warga parokial menjadi partisipan. Selain itu, warga konflik cendrung menjadi militan atas keresahan dan keterancaman yang sedang mereka hadapi. Kecenderungan tersebut dibuktikan dengan beragam aktifitas politik akar rumput yang mereka lakukan untuk tetap mempertahankan ruang hidupnya, seperti: (1) rapat-rapat kecil terkait siasat penolakan (manajemen organisasi dan manajemen konflik hingga kajian strategis), (2) mempelajari taktik pengorganisasian massa untuk penyelesaian konflik, (3) membangun relasi solidaritas antar elemen, (4) memahami undang-undang atau peraturan terkait konflik, (5) sampai pada mempelajari hirarki penuntutan dan mekanisme prosedural kelembagaan. Kata kunci: perubahan kesadaran politik, konflik sosial, Kendeng A. PENDAHULUAN Di Indonesia konflik agraria marak terjadi di hampir seluruh wilayah. Mulai dari mereka yang tergantikan sagunya dengan sawit di Papua, yang terhimpit tambang liar di Bone, Sinai dan Gowa, konflik tanah di Langkat, warga adat yang mempertahankan konservasi di Telok Benoa, sampai pada masyarakat yang tergusur di Ibukota. Selain itu ditambah lagi warga yang mempertahankan ruang hidupnya dari proyek pembangunan bandara di Majalengka dan Kulon Progo, warga yang bertahan di bawah ancaman proyek
Conflict of the New Yogyakarta International Airport (NYIA) construction that appeared in KulonPr... more Conflict of the New Yogyakarta International Airport (NYIA) construction that appeared in KulonProgo Regency started in 2011 soon after the Indonesian government that represented by BUMN and Indian investor, GVK Power & Infrastructure, started the work. The problem was that the airport construction was done on a dense population villages and productive land field in Temon sub district of KulonProgo Regency. To build the NYIA, the construction was estimated would need 637 hectare of dense population land. Those included 6 villages that would be flattened. The long period of conflict was the effect of misunderstanding and unsmooth negotiation between the subject and the object of construction which were the government and the affected villagers. This conflict was getting worse as there were two sides among the villagers, pro and contra. These emerged vertical and horizontal conflict. Vertical conflict appeared between the villagers and the government. The contra side villagers assume ...
Perempuan Dan Alam Dalam Wacana Pembangunan Berkelanjutan (Studi Ekofeminisme Proyek Mifee)
Public Policy and Management Inquiry, 2020
Cita-cita pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) m... more Cita-cita pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menimbulkan persoalan dilematis. Keberpihakan terhadap perlindungan ekosistem hutan dipertanyakan kembali ketika dihadapkan pada kepentingan manusia massal. Sebab, pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan tidak benar-benar mengupayakan keseimbangan alam. Praktik pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan oleh MIFEE mengakibatkan marjinalisasi komunitas adat Orang Marind di Papua. Perlakuan alam yang diskriminatif turut mempengaruhi relasi perempuan dan alam. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan ‘proyek kekhawatiran bersama’ menimbulkan kerentanan produksi di tingkat lokal. Argumen tulisan ini bertujuan menempatkan kepentingan gender dalam analisis untuk menjelaskan keberceraian manusia dan alam dengan bertolak dari relasi perempuan terhadap alam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur.
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Modernisasi membawa efek digital masuk ke dalam varian aktivitas sosial-budaya dan ekonomi-politi... more Modernisasi membawa efek digital masuk ke dalam varian aktivitas sosial-budaya dan ekonomi-politik masyarakat. Namun, tiadanya pemerataan akses terhadap penggunaan teknologi, berdampak pada keterasingan dan marginalisasi. Konsep tersebut cenderung dilihat sebagai kesenjangan antara yang memiliki akses terhadap teknologi (the haves) dan kelompok yang tidak memiliki akses terhadap teknologi (the have-nots). Di dalam masyarakat pasca-industri hari ini, segala sesuatu telah digitalisasi. Tidak hanya pada aspek kebijakan dan bisnis, bahkan kebijaksanaan filantropi berupa platform-platform sosial telah massif berkembang di era-digital. Misalnya, pengentasan permasalahan kesehatan, ekonomi, kemanusiaan dan lingkungan yang, sejauh ini, mendapatkan donor (donation) dari masyarakat digital melalui platform KitaBisa.com. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki dignitas kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Namun, akibat kesenjangan digital di dalam masyarakat yang tidak dapat m...
Undip, 2020
Berangkat dari banyaknya jumlah kasus Covid-19, terdapat deviasi data yang beragam dari pusat hin... more Berangkat dari banyaknya jumlah kasus Covid-19, terdapat deviasi data yang beragam dari pusat hingga daerah. Adanya perbedaan data yang tidak sinkron tersebut disebabkan oleh masalah sistem data. Albertnego Tarigan menyebutkan bahwa sistem data dalam kasus ini khususnya bidang kesehatan terbukti tidak berjalan dengan baik sejak waktu yang lama.
Undip, 2020
This article discusses the authority to carry out autonomous management of religious administrati... more This article discusses the authority to carry out autonomous management of religious administrative policies that is denied by the central government. That the regional government has no right to give recognition of a religion or belief to the local community. The government only recognizes six official religions that is administratively registered in population records, Islam, Catholicism, Christianity, Buddhism, Hinduism, and Confucianism. Whereas in the anthropological tradition of the local community's spiritual beliefs, Indonesia has 187 beliefs with an unofficial number of trustees of 20 million people. Therefore, the religious beliefs held by local residents are biased in public services and bureaucratic practices. So the logical consequences that have implications for them as adherents of religious beliefs are the exclusion of basic rights as citizens, inequality before the law and government, discrimination in public services, restrictions on freedom of worship and tradition, acts of racism, and forms of intolerance in society. this article will focus on conducting empirical-theoretical analysis of decentralization, religious administration policies, and relation to pluralist democratic discourse.
“If all participants in dialogue have the same opportunity to employ communicatives, that is, to ... more “If all participants in dialogue have the same opportunity to employ communicatives, that is, to initiate communication and continue it through speaking and responding of asking questions and giving answers, then equally distributing opportunities for employing constatives … that is, equally distributing the opportunities to put forth interpretations, assertions, explanations, and justifications and to establish or refute their claims to validity – can be a way of creating a basis on which no prejudice or unexamined belief will remain exempt from thematization and critique in the long run.”
Makalah, 2019
Government should free the hierarchy-structure and subordinate the discriminative in empowerment ... more Government should free the hierarchy-structure and subordinate the discriminative in empowerment women to give them opportunity in the involvement of politic and economic sector. To make women brave to take a role seriously. So that, women will not feel inferior and alienation in the economic-politic connection.
Keyword: public plicy, women participation, gender in economy-politics
Keyword: public plicy, women participation, gender in economy-politics
Makalah, 2019
ABSTRACK After long time ago library become primary needs of Universitas Tidar students with vari... more ABSTRACK After long time ago library become primary needs of Universitas Tidar students with various needs background which are situations or incidental. Start from the needs to get reference in the process of completing the task from lecture, especially student in the last level which had dependency with material as literature materials to writing thesis and for the people which come to improve their intellectual aspect with reading books at library. Library considered as permanent needs for student. Writer not only utilize library as the space of literature academic only, but also more widely, library become a space discourse for talk about issues that coherent with contradiction nation-country until popular issues at campus: from meeting with scientific ideas that become materials of discussion in scientific activist of writer at classrooms and presentation, as far as at organization activist. Then, the reference have big role in the medium of stimulation authorship work scientific.