National University of Singapore | Asia Research Institute - Academia.edu

National University of Singapore | Asia Research Institute - Academia.edu
About
Press
Papers
We're Hiring!
National University of Singapore
Asia Research Institute
All Departments
860 Papers
88 Researchers
Science-policy interfacing on the issue of groundwater and groundwater-dependent ecosystems in Europe: implications for research and policy
A policy-oriented research initiative should be directed to support the develop- ment of environmental policy, tackling specific questions and identifying policy gaps. However, that is not always the case. Recent research designed to...
more
A policy-oriented research initiative should be directed to support the develop- ment of environmental policy, tackling specific questions and identifying policy gaps. However, that is not always the case. Recent research designed to assist in the revision of the European Union’s (EU’s) Groundwater Directive (GWD) illustrates different interpretations of research needs by scientists. The EU’s GWD made a specific call for research to provide better criteria for ensuring groundwater ecosys- tem quality and protection (recital 20 of the directive). To date, scientific responses actually focused on a better understanding of groundwater-dependent (aquatic and terrestrial) ecosystems which contributed to a better approach of environmen- tal quality standards (threshold values) but did not fulfil the specific request of the Directive. In term of policy, on-going research is aiming at contributing to the revi- sion of the GWD regarding chemical aspects (and better knowledge of groundwater interactions with associated ecosystems) but is not addressing specific ground- water ecological aspects as required in the Directive’s recital. Looking ahead, a stronger interface between policy makers and scientists in the EU is necessary to ensure that research better addresses specific requests of the GWD.
by
Bosman Batubara
and
+1
Okke Batelaan
Displacement and Changing Gender and Intergenerational Relations: Experience of Hot Mudflow Affected Families in East Java,Indonesia􏰖
Mud volcano eruption in Porong, East Java, Indonesia in May 2006 has forced more than 50,000 people to migrate. It has invited debates among scientists in term of the nature of disasters (natural vs. unnatural); its environmental, social,...
more
Mud volcano eruption in Porong, East Java, Indonesia in May 2006 has forced more than 50,000 people to migrate. It has invited debates among scientists in term of the nature of disasters (natural vs. unnatural); its environmental, social, and economical effects; and social political management of the disaster. This paper analyzes the impacts of Lapindo hot mudflow disaster to people’s welfare􏰖 dynamics at household level. It outlines the impacts on mud driven displacement,livelihood, gender relations and intergenerational relations among the Kedungbendo villagers who lose their houses and not yet capable to buy a new one. Many of them are now living in one single roof by merging the former households or are now living with their relaitives. Women are generally able to adapt themselves to new social environment, since there are more informal or communal women meetings. Among the mud affected households gender several new pattern of gender relations are emerged, including double burden for women. Loss of livelihood and shrinking of space indeed, have contributed to the making of new intergenerational problems. Those problems could be divided into two: between adults and between adult and children.
by
Bosman Batubara
Analisis DPSIR terhadap Sumber Daya Air di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya
Dokumen ini menganalisis kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, politik, dan institusional sumber daya air di Kota Yogyakarta dan sekitarnya dengan kerangka Driving force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Hasil analisis menunjukkan...
more
Dokumen ini menganalisis kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, politik, dan institusional sumber daya air di Kota Yogyakarta dan sekitarnya dengan kerangka Driving force-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Hasil analisis menunjukkan driver berasal dari sektor populasi, turisme, industri batik, perubahan iklim, kapasitas lembaga dan individu, serta manajemen data.
Faktor-faktor driver yang disebutkan di atas memberikan tekanan (pressure) terhadap sumber daya air di Kota Yogyakarta dan sekitarnya berupa debit konsumsi dan buangan air yang dihasilkan dari populasi terkait yang menunjukkan tingginya beban terhadap sumber daya air. Beban dari arah populasi ini diperparah oleh kondisi lingkungan global berupa perubahan iklim yang ditandai dengan semakin menurunnya curah hujan secara suksesif dalam beberapa tahun. Sementara respons kebijakan dari pemerintah daerah justru kontraproduktif karena memicu mobilisasi permohonan izin pendirian hotel yang baru. Hal ini berarti penambahan pressure terhadap sumber daya air. Tekanan ini masih ditambah dengan permasalahan kapasitas lembaga dan individu di sektor ini yang lemah.
Tekanan-tekanan di atas pada gilirannya menghasilkan kondisi (state) berupa penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya serta kontaminasi nitrat dan bakteri e-coli. Di bidang institusi, terlihat bahwa tidak ada badan otoritas yang melakukan monitoring dan mengelola akuifer Merapi sebagai sumber air tanah bagi daerah Yogyakarta, Bantul, dan Sleman. Tekanan dari sistem tata kelola ini menyebabkan tidak adanya manajemen data hidrologi yang baik. Dalam hal pelayanan publik, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di ketiga daerah ini juga sangat lemah.
Tekanan-tekanan di atas pada akhirnya menghasilkan dampak (impact) terhadap kondisi sumber daya air dimana harga air menjadi mahal bagi populasi dan buruknya kuantitas dan kualitas air di daerah ini. Sebagai ilustrasi, untuk kasus Sleman, hasil simulasi 10 tahun menunjukkan angka ekstraksi yang “terterima” adalah 28.968 liter/hari, sementara kebutuhan air minum (saja) untuk 1.114.833 orang warga Sleman mencapai 3.344.499 sampai dengan 4.459.332 liter/hari. Selisih angka ekstraksi air tanah terterima dan kebutuhan ini sangat jauh. Dampak dari lemahnya database hidrometereologi adalah susahnya membangun model sumber daya air yang meyakinkan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berdasarkan asumsi.
Tanggapan (response) kreatif terhadap kondisi di atas sudah muncul dari kalangan akar rumput berupa penolakan terhadap pendirian mal, hotel, dan apartemen di Yogyakarta dan sekitarnya. Sementara, dalam skop lingkungan dan perubahan iklim yang lebih luas, tanggapan terlihat dari gerakan pertanian perkotaan dan praktik adaptif petani lahan pasir di sekitar Yogyakarta.
Ke depan, dokumen ini merekomendasikan berbagai hal untuk para pihak terkait, yaitu pembatalan pembangunan mal, hotel, dan apartemen di Yogyakarta; pendirian badan otoritatif untuk mengurus akuifer Merapi; pengusutan (indikasi) korupsi di sektor sumber daya air; pemenuhan hak asasi manusia atas air; menggalakkan riset di sektor air; serta melakukan pendidikan ideologis untuk membangun kesadaran warga tentang posisi warga sebagai subyek dan kemelekan terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan institusional di sektor ini.
by
Bosman Batubara
Umweltzerstörung oder schwere Menschenrechtsverletzungen, der Fall der lapindo-Schlammkatastrophe
Am 29. Mai 2006 brach in Porong im Landkreis Sidoarjo (Ostjava) nach Erdgasprobebohrungen ein Schlammvulkan aus, der inzwischen als Größter der Welt gilt. Zehntausende Menschen wurden vertrieben, viele warten noch heute auf Ent-...
more
Am 29. Mai 2006 brach in Porong im Landkreis Sidoarjo (Ostjava) nach Erdgasprobebohrungen ein Schlammvulkan aus, der inzwischen als Größter der Welt gilt. Zehntausende Menschen wurden vertrieben, viele warten noch heute auf Ent- schädigung. Gesundheitliche und soziale Folgen des Schlammflusses, der nach Ansicht von Experten noch Jahrzehnte andauern kann, sind noch lange nicht absehbar.
by
Bosman Batubara
Human Rights
Dampak negatif energi geothermal terhadap lingkungan
Tulisan ini menampilkan tiga dampak negatif sistem energi geotermal, yaitu fracking dan gempabumi minor, pencemaran air, serta amblesan. Fracking adalah singkatan dari hydraulic fracturing, yaitu sebuah cara yang dipakai dalam ekstrasi...
more
Tulisan ini menampilkan tiga dampak negatif sistem energi geotermal, yaitu fracking dan gempabumi minor, pencemaran air, serta amblesan.
Fracking adalah singkatan dari hydraulic fracturing, yaitu sebuah cara yang dipakai dalam ekstrasi energi geothermal dan gas untuk memperbesar permeabilitas (kemampuan melalukan fluida) batuan dengan tujuan meningkatkan nilai keekonomisan sebuah lapangan pembangkit geothermal. Namun, fracking dapat menyebabkan terjadinya gempabumi minor karena menurunkan kohesivitas (daya ikat) batuan. Injeksi fluida ke dalam reservoir (batuan sarang) menekan reservoir sehingga mengalami pergerakan (slip) karena gaya gesek statis (static friction) nya terlampaui. Terjadinya slip pada batuan adalah salah satu kunci terjadinya gempabumi.
Gempabumi yang dipicu oleh fracking umumnya berada di bawah magnitude 5 skala Richter. Kasus Basel di Swiss memperlihatkan gempabumi yang terjadi karena proses fracking ini memiliki magnitude 3,4 skala Richter dan cukup untuk membuat plester bangunan retak-­‐retak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka perusahaan geothermal di Basel GeoPowerBasel, melalui skema asuransi, harus membayar ganti rugi kepada warga dengan nilai sekitar 7 juta Dollar AS, dan penutupan lapangan geothermal ini. Secara umum, ada empat mekanisme pembentukan gempabumi mikro yang terjadi karena adanya slip dalam sistem energi geothermal yang menggunakan fracking, yaitu: 1)kenaikan tekanan pori; 2)penurunan suhu; 3)perubahan volume karena injeksi atau produksi dan; dan 4)alterasi kimia pada permukaan rekahan.
Pencemaran air terjadi karena larutan hidrothermal mengandung kontaminan seperti Arsenik, Antimon, dan Boron. Arsenik (As) adalah penyebab terjadinya kanker pada manusia. Ia berkontribusi terhadap tingginya penyakit kulit dan kanker di lokasi pemukiman yang tepapar terhadap kandungan As yang tinggi dalam air minum. Antimon (Sb) memiliki tingkat beracun yang memperlihatkan karakter yang sama dengan As. Boron (B) dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan permasalahan pada kesehatan manusia seperti menurunnya tingkat kesuburan. As, Sb, dan B, adalah material yang terdapat secara alamiah, namun proses ekstraksi panas dalam produksi energi di pembangkit geothermal, menyebabkan ia termobilisasi dan mengkontaminasi perairan. Kasus kontaminasi ini terjadi di Lapangan Geothermal Balcova, Turki.
Ambelasan karena sistem energi geothermal terjadi karena adanya ekstraksi panas (dalam bentuk gas) pada kedalaman yang relatif dangkal dari sumur ekstraksi geotermal. Kasus amblesan seperti ini terjadi di lapangan geothermal Wairakei, Selandia Baru. Ekstraksi telah menyebabkan menurunnya tekanan di dalam formasi batuan sekitar 25 bar. Amblesan yang terjadi yang telah mencapai antara 14±0,5 m pada 1997, dan diperkirakan masih akan terus berlangsung dengan kecepatan 200 mm/tahun dengan prediksi akan mencapai 20±2 m pada 2050.
by
Bosman Batubara
Resistance through memory
This is a field note about how the victims of Lapindo mudflow disaster, East Java, Indonesia, continue to assert their rights to compensation albeit circumstance was imbalance and unequal in term of power relation
by
Bosman Batubara
Human Rights
Disaster risk management
Indonesiens Regierung unterstützt weiterhin Rohstoffkonzerne
Als Reaktion auf zunehmenden Wirtschaftsnationalismus legte die indonesische Regierung im Jahr 2009 eine Gesetzesinitiative vor, um das Staatseinkommen durch Reduzierung des Exports von Rohmineralien und Kohle zu steigern, zugunsten der...
more
Als Reaktion auf zunehmenden Wirtschaftsnationalismus legte die indonesische Regierung im Jahr 2009 eine Gesetzesinitiative vor, um das Staatseinkommen durch Reduzierung des Exports von Rohmineralien und Kohle zu steigern, zugunsten der Schaffung von Arbeitsplätzen im Inland. Die großen Rohstoffkonzerne sahen das jedoch anders. Dies ist die Geschichte des Bergbaugesetzes 4/2009, ein einst vielversprechender Schritt hin zur indonesischen Souveränität.
by
Bosman Batubara
Political Economy
Menafsir Pasal 33: Analisis Terhadap Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Ringkasan Kertas Kerja ini melihat empat masalah dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang layak dipertimbangkan dalam sektor tata kelola air di Indonesia. Pertama, pemetaan yang kurang pas dalam sektor tata kelola air dengan...
more
Ringkasan
Kertas Kerja ini melihat empat masalah dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang layak dipertimbangkan dalam sektor tata kelola air di Indonesia. Pertama, pemetaan yang kurang pas dalam sektor tata kelola air dengan mengandaikan bahwa antitesis dari tata kelola oleh sektor swasta (private) adalah “public” atau yang dalam korpus tata kelola air sering juga diartikan “negara”. Masalah dalam pemetaan ini menyebabkan tata kelola bersama, contohnya kooperasi, luput dari perhatian. Namun, kertas kerja ini menyadari bahwa keluputan seperti ini adalah masalah yang akut dalam kajian tata kelola air di hampir seluruh dunia. Keluputan ini telah menyebabkan kita kehilangan potensi radikal dan emansipatoris dari tata kelola bentuk ini.
Kedua, sebagai akibat dari masalah di atas, Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 memberikan peluang yang terlalu besar bagi tata kelola air oleh negara/daerah. Karena dianggap sebagai antitesis dari tata kelola oleh swasta, maka ia menjadi pilihan utama dalam usaha terus-menerus menafsirkan frase “dikuasai negara” dan “dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat” dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD ’45). Kontradiktif, peluang yang terlalu besar ini malah menyebabkan “bungkamnya” kritik terhadap entitas pengelola air oleh negara seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam diskusi-diskusi yang berlangsung di MK, setidaknya seperti yang terbaca pada Putusan MK ini. Tidak ada diskusi mengenai masalah-masalah seperti rekrutmen direksi PDAM yang tidak akuntabel, dimana dalam praktiknya justru PDAM dikelola seperti perusahaan swasta.
Ketiga, keluarnya putusan MK ini bukan berarti bahwa petarungan menegakkan Pasal 33 UUD ’45 dalam hal tata kelola air, terutama frase “dikuasai negara” dan “dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat” sudah selesai. Justru ini baru permulaan. Contoh yang nyata adalah Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang UU 41/1999 tentang Kehutanan yang sekarang cenderung ompong. Ini terjadi karena proses paska MK, penyusunan UU yang baru, macet sebagai bentuk “boikot” korporasi dan pemerintah terhadap  putusan MK. Dalam konteks UU 7/2004, tanda “pembelokan” substansi itu sudah mulai terlihat.
Keempat, Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 kurang memberikan porsi terhadap air sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan ekosistem. Sejatinya, air adalah bagian yang tak terpisahkan dari subyek-subyek agraria itu sendiri bersama bumi dan ruang angkasa beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Namun narasi seperti ini sangat minor dalam diskusi yang berlangsung di MK. Akibatnya, putusan ini tidak banyak melihat kaitan antara air dengan konflik di sektor sumberdaya alam yang sekarang menjamur di Indonesia.
by
Bosman Batubara
Agrarian Studies
Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas Di Sidoarjo
Harap maklum, yang terlampir itu cuma sampulnya saja ;) “Beragam cerita sedih, serta karut-marutnya penanganan nasib para korban oleh Pemerintah menjadi potret tragis warga Porong. Sekali lagi, ini mempertebal fakta-fakta sosial bahwa...
more
Harap maklum, yang terlampir itu cuma sampulnya saja ;)
“Beragam cerita sedih, serta karut-marutnya penanganan nasib para korban oleh Pemerintah menjadi potret tragis warga Porong. Sekali lagi, ini mempertebal fakta-fakta sosial bahwa Pemerintah tidak banyak mengalami kemajuan dalam menangani perlindungan terhadap para korban.” Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, salah satu tokoh yang mendeklarasikan Gerakan Menutup Semburan Lapindo.
***
Enam tahun lalu di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba-tiba perut Bumi memuntahkan lumpur panas. Bak bah, lumpur membeludak hingga menggulung apapun yang ada: rumah, pekarangan, fasilitas umum, hingga kenangan. Tujuh desa tenggelam dalam lautan lumpur panas. Tidak ada yang mengira bencana itu akan datang sebegitu mendadak.
Namun, ini bukanlah azab seperti dalam kisah Nabi Nuh tentang Tuhan yang murka. Penyebabnya adalah pengeboran minyak yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas Inc., tiga bulan sebelum lumpur meluap. Ini bencana lumpur Lapindo, meski hingga kini pemerintah belum juga menentukan siapa yang bersalah atas bencana ini. Sementara pemerintah gamang, warga desa-desa yang rumahnya tenggelam malah semakin ditenggelamkan dalam kesulitan hidup sehari-hari karena mekanisme koruptif dan licik di lapangan.
Buku ini ditulis secara kronologis oleh dua aktivis yang turut mengadvokasi masyarakat korban lumpur Lapindo. Mereka telah mengikuti kasus lumpur Lapindo sejak awal. Buku ini merangkum perkembangan bencana ini sejak bermula hingga tahun 2011. Mengutip kata-kata novelis Ceko, Milan Kundera, buku ini adalah usaha konkret untuk menolak lupa. ***
by
Bosman Batubara
Political Ecology
Disaster Studies
Environmental Studies
Agrarian Studies
Bencana industri : relasi negara, perusahaan, dan masyarakat sipil
Buku ini berisi beberapa tulisan tentang peristiwa bencana industri di Indonesia. Yang terlampir cuma sampulnya saja.
by
Bosman Batubara
Political Economy
Disaster Studies
Environmental Studies
Agrarian Studies
Solidarität mit künstlerischen Mitteln
16. April 2014, morgens. Der Platz vor dem Amt für Forschung und Entwicklung der indonesischen Armee im Dorf Setrojenar (Urutsewu, Kebumen in Zentraljava) belebt sich langsam. An diesem Tag sollte eine Veranstaltung zur Erinnerung an die...
more
16. April 2014, morgens. Der Platz vor dem Amt für Forschung und Entwicklung der indonesischen Armee im Dorf Setrojenar (Urutsewu, Kebumen in Zentraljava) belebt sich langsam. An diesem Tag sollte eine Veranstaltung zur Erinnerung an die Opfer stattfinden, die der Landkonflikt an dem vom Militär beanspruchten Areal am Strand von Kebumen (über 22,5 km zwischen den Flüssen Lok Ulo und Wawar) bislang gefordert hat. Nachdem 1997 fünf Kinder während Armee-Übungen getö- tet wurden, hatten die lokalen Bauern immer wie- der gegen die militärische Präsenz vor ihrer Haus- tür protestiert. Zuletzt war es am 16. April 2011 zu Zusammenstößen von Demonstranten und Sol- daten gekommen, bei denen das Militär Gummi- geschosse und auch scharfe Munition einsetzte. 13 Bauern wurden verletzt.
by
Bosman Batubara
Agrarian Studies
Arts and Crafts Movement
Belajar Kooperasi dari SAGUAPAC dan Revolusi Air di Bolivia
by
Bosman Batubara
Political Ecology
Water governance
Seni dan Sastra untuk Kedaulatan Petani Urutsewu, Etnografi Wilayah Konflik Agraria di Kebumen
by
Bosman Batubara
and
+6
Wisnu Prasetya Utomo
Anna Mariana
karina melati
Adhi Pandoyo
Angga Palsewa Putra
nanda aria
Social Movements
Agrarian Studies
Extractive industries
#RembangMelawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng
Pengantar Editor #RembangMelawan adalah sebuah istilah yang populer di media sosial begitu konflik antara warga penolak tambang dan PT Semen Indonesia meledak. Istilah ini muncul sebagai reaksi dari perlawanan ibu-ibu Rembang yang ratusan...
more
Pengantar Editor #RembangMelawan adalah sebuah istilah yang populer di media sosial begitu konflik antara warga penolak tambang dan PT Semen Indonesia meledak. Istilah ini muncul sebagai reaksi dari perlawanan ibu-ibu Rembang yang ratusan hari tinggal di tenda perjuangan sebagai wujud protes atas rencana pengerukan sumber daya alam di Pegunungan Kendeng. Tidak hanya di media sosial, lahirnya ratusan bentuk solidaritas di berbagai daerah membuat konflik lingkungan di Rembang menjadi masalah nasional yang semakin serius dan melibatkan semakin banyak pihak. Dalam kasus di Rembang inilah, wajah negara yang kehilangan rakyat dan korporasi yang menyetir pemerintahan bisa tampak secara lebih telanjang.
by
Bosman Batubara
Social Movements
Agrarian Studies
Extractive industries
Selamatkan Teluk Jakarta.pdf
SELAMATKAN TELUK JAKARTA Koalisi Pakar Interdisiplin yang berasal dari institusi dan kepakaran yang berbeda, menyusun makalah kebijakan sebagai masukan untuk menyelamatkan Jakarta dan teluknya. Studi di lakukan sepanjang 2016, dan...
more
SELAMATKAN TELUK JAKARTA
Koalisi Pakar Interdisiplin yang berasal dari institusi dan kepakaran yang
berbeda, menyusun makalah kebijakan sebagai masukan untuk menyelamatkan Jakarta dan teluknya.
Studi di lakukan sepanjang 2016, dan berakhir pada Desember 2016. Studi ini didanai secara mandiri, namun pencetakan buku mendapatkan bantuan dari Rujak Center for Urban Studies melalui program Urbanisme Warga.
Studi ini berada di bawah lisensi Cretive Commons. Lisensi ini
mengijinkan penggunaan karya kembali selama bersifat non-komersial
dan atribusi kepada pengarang diterapkan.
Di terbitkan oleh
Rujak Center for Urban Studies
Jl .Cikini Raya 37B, Jakarta 10330
www.rujak.org
[email protected]
Edisi Pertama: Oktober 2017
editor: Elisa Sutanudjaja
ISBN 978-602-99898-5-4
by
Reiza Patters
and
+3
arieska kurniawaty
Jan Sopaheluwakan
Bosman Batubara
Uneven Urbanisation: Connecting Flows of Water to Flows of Labour and Capital Through Jakarta's Flood Infrastructure
This article analyses processes of uneven urbanisation by looking at flood infrastructure. Combining the conceptual frameworks of uneven development with the political ecology of urbanisation, we use flood infrastructure as a...
more
This article analyses processes of uneven urbanisation by looking at flood infrastructure. Combining the conceptual frameworks of uneven development with the political ecology of urbanisation, we use flood infrastructure as a methodological device to trace the processes through which unevenness occurs within, but also far beyond, the city of Jakarta, Indonesia. We do this to show how the development of flood infrastructure in Jakarta is shaped by the logic of capitalism through mutually implicated tendencies of socionatural differentiation and equalisation. These processes render waters, resources and labour as similar across places and times to produce different spaces for different populations, within and beyond city boundaries. This theorisation reveals how the urban inequalities (re)produced by flood infrastructure are intimately linked to inequalities (re)produced through the urbanisation of the non-city.
Sari: Artikel ini menganalisis proses-proses urbanisasi yang timpang dengan menelaah infrastruktur banjir. Menggabungkan kerangkan konseptual pembangunan yang tim-pang dengan Ekologi Politis Urbanisasi, kami menggunakan infrastruktur banjir sebagai alat untuk melacak proses-proses yang menghasilkan ketimpangan baik di dalam mau-pun di luar kota Jakarta, Indonesia. Kami melakukan ini untuk memperlihatkan bagai-mana pembangunan infrastruktur banjir di Jakarta dibentuk oleh logika kapitalisme melalui tendensi-tendensi yang saling melengkapi berupa pembedaan dan penyamaan sosioalamiah. Proses-proses ini menempatkan air, sumberdaya, dan buruh menjadi mirip melintasi tempat dan waktu untuk memproduksi ruang-ruang yang berbeda untuk pen-duduk yang berbeda, di dalam dan di luar batas-batas kota. Teorisasi ini menyingkap bahwa ketaksetaraan-ketaksetaraan di dalam kota yang di(re)produksi oleh infrastruktur
by
Bosman Batubara
and
+1
margreet zwarteveen
Uneven Development
Media Kooperasi dan Kooperasi Media.pdf
Dalam buku ini, Dave Boyle mendedahkan bahwa krisis yang melanda sektor media adalah kesempatan bagus untuk membawa struktur dan model kooperasi ke bidang media. Kooperasi lebih dari sekadar cerita bisnis yang sukses, ia adalah gerakan...
more
Dalam buku ini, Dave Boyle mendedahkan bahwa krisis yang melanda sektor media adalah kesempatan bagus untuk membawa struktur dan model kooperasi ke bidang media. Kooperasi lebih dari sekadar cerita bisnis yang sukses, ia adalah gerakan global untuk membangun dunia yang lebih baik dengan cara memberikan posisi setara kepada orang biasa untuk berbicara serta berbagi keuntungan.
by
Bosman Batubara
Teman Rebahan Kapitalisme dan Covid-19
“sampai perawatan dan penyembuhan, atau mungkin vaksin yang mencegah munculnya kasus serupa di masa depan ditemukan, semua orang yang tiba-tiba buta, serta mereka yang memiliki kontak fisik atau berada dekat dengan para penderita itu,...
more
“sampai perawatan dan penyembuhan, atau mungkin vaksin yang mencegah munculnya kasus serupa di masa depan ditemukan, semua orang yang tiba-tiba buta, serta mereka yang memiliki kontak fisik atau berada dekat dengan para penderita itu, harus dikumpulkan dan diisolasi untuk mencegah penularan lebih lanjut yang, sekali kena, akan berlipat ganda”—Jose Saramago dalam “Blindness.”
by
Bosman Batubara
Maleh dadi Segoro
Tentang Krisis Sosial Ekologis di Kawasan Pesisir Semarang-Demak
by
Bosman Batubara
Komunike Covid-19 KOBAR
rekaman covid-19, maret-april. terutama di Jawa Tengah
by
Bosman Batubara
43
Next ›
Last »
or
or
reset password
Need an account?
Click here to sign up
About
Press
Papers
Topics
Academia.edu Journals
work
We're Hiring!
help
Find new research papers in:
Physics
Chemistry
Biology
Health Sciences
Ecology
Earth Sciences
Cognitive Science
Mathematics
Computer Science
Content Policy
Academia ©2026